POLA HUBUNGAN SIPIL-MILITER

Pola hubungan sipil-militer diberbagai negara berbeda-beda tergatung dari sistim rezim pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Secara umum dalam sistim pemerintahan demokratik liberal, hubungan sipil-militer menganut pola supremasi sipil. Sedangkan pada sistim rezim otoritarian, pola hubungan sipil-militer berpariasi derajatperbedaannya dengan penekanan peran militer lebih dominan.

Elliot A. Cohen mengklasifikasikan pola (patterns) hubungan sipil-militer, kedalam 4 model yaitu:

The Raditional Model.milter dibangun menjadi kelompok profesional, secara sosial terisolasi memusatkan perhatian pada maslah-masalah teknis, dan hanya berorientasi kepada ancaman dari luar.

The “Constabulary” Model. Pada dasarnya tentara berfungsi sebagai kekuatan kepolisian dimana para pemimpinnya lebih bertindak sebagai “managers” daripada “wariors”, dengan orientasi baik keluar maupun kealam negri, dan lebih melihat pada pentingnya ketertiban (order) daripada berperang menghadapi musuh.

The Military as Reflection of Society. Sebuah sistim nasional dimana militer memainkan peran yang penting dalam membangun civil society yang dilaksanakan melalui dinas militer secara luas dengan pendidikan dan indoktrinasi yang positif (conscious).

The Guardian Military. Sebuah sintesa, dimana militer berfungsi melindungi order politik dan sosial namun tidak melibatkan diri dalam politik praktis (day to day intervention politics).

Michael C. Desch dalam buku politisi Vs Jenderal; control sipil atas militer ditengah arus yang bergeser menyampaikan bahwa perkembangan pola hubungan sipil militer dipengaruhi oleh berubahny lingkungan keamanan international secara global pasca perang dingin. Pada masa perang dingin ada dua negara yang bertikai, yaitu: antara unisoviet (sekarang rusia) dan America serikat (USA). Bersamaan dengan itu hubungan otoritas sipil dan militer memburuk. Amerika serikat dan unisoviet pernah menjadi model bagi subordinasi militer kepada otoritas sipil, dimana keduanya mengalami pelemahan kontrol sipil. Umpamanya, sejak upaya kudeta agustus 1991 diunisoviet, sering mucul pertanyaan tentang apakah militer soviet sepenuhnya benar-benar berada dibawah kendali sipil. Sementara dipihak lain, adanya “krisis” didalam hubungan sipil-militer di USA, justru tidak sampai menimbulkan adanya ancaman kudeta militer atau pembankangan terang-terangan dari pihak militer. Itu sebabnya, di amerika serikat, tidak banyak org berminat lebih lanjut memperdebatkan secara terbuka hubungan sipil-militer.

Referensi :

Asep Sahid Gatara, Fh, M.Si dan Drs. H. Subhan Sofhian, M.Pd. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN(CIVIC EDUCATION). Fokusmedia. Cetakan kedua 2012. Yogyakarta